Banner
Waikota Tebing TinggiWakil Walikota Tebing TinggiBanner3banner2banner1
Jajak Pendapat
Bermanfaatkah Website Perijinan Online Ini Bagi Anda
Ragu-ragu
Tidak
Ya
  Lihat
Statistik

Total Hits : 9636
Pengunjung : 2057
Hari ini : 3
Hits hari ini : 31
Member Online : 0
IP : 54.144.57.183
Proxy : -
Browser : Opera Mini
:: Kontak Admin ::

admin@kp2ttebingtinggi.com    pajarsitepu@hotmail.com

KP2T dan Profesionalisme Pelayanan Perizinan Prima

Tanggal : 07/11/2017, 18:11:55, dibaca 200 kali.

(Analisa/efendi lubis) KANTOR KP2T: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebingtinggi yang segera menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin Suriadi menuju Pelayanan Perizinan Prima dan Professional dibidangnya dalam memenuhi tuntutan pengusaha.

Oleh: Efendi Lubis

KOTA Tebingtinggi sangat stra­te­gis sebagai daerah per­singgahan bera­da pada jalur lintas Sumatera yang meng­­hubungkan lintas Timur dan lin­tas tengah Sumatera Utara, pada ruas jalan Tebingtinggi, Pematang Siantar -Parapat-BBalige dan Siborong Bo­rong, berjarak tempuh meliputi 80 KM dari Ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Letak dan keadaan geografi juga me­­rupakan daerah peng­hubung antara Kota Medan ibu kota Provinsi Su­ma­tera Utara, dan kota lainnya di­dae­rah ini diantaranya Kota Pematang Sian­tar dan Kisaran, yang wilayahnya ber­batasan langsung dengan Ka­bu­pa­ten Serdang Bedagai, Kabupaten Si­ma­lungun dan Kabupaten Batu Bara.

Daerahnya terletak di antara 300 161-300 221 Lintang Utara dan 990 071-990 111 Bujur Timur, dengan ba­tas batas wilayah sebelah Utara Per­ke­bunan Rambutan PTPN III Kabu­pa­ten Serdang Bedagai, sebelah Sela­tan PTPN IV Per­kebunan Pabatu, Per­ke­bunan Paya Pinang Kabupaten Ser­dang Bedagai.

Sebelah Timur Perkebunan PT.Socfindo Tanah Besih, Kabu­paten Serdang Bedagai dan sebelah Barat Perkebunan Gu­nung Pamela PTPN III Ka­bupaten Serdang Bedagai, di mana kota yang diberi julukan kota le­mang ini beriklim tropis,  dengan tem­peratur meliputi 25-27°C dan be­rada pada ke­tinggian 26-34 meter di­atas permukaan laut, dan luas wi­layah 3.843,8 Ha, atau 38,438 KM2 yang terbagi atas lima kecamatan dan 35 kelurahan.

Meski luas Kota Tebingtinggi re­latif terbatas, namun melihat kondisi lingkungan dan letak geografi daerah ini sangat strategis, bahkan berpotensi bagi pertumbuhan pengembangan in­dustri dan perdagangan, Pe­merintah Kota Tebingtinggi terus berupaya me­wujud­kan pertum­buhan ekonomi m­e­lalui pe­ningkatan iklim investasi dan mem­berikan perhatian lebih besar pada pelaku usaha mikro menengah (UKM) melalui pe­nye­derhanaan pela­yanan peri­zinan.

Berbagai upaya terus menerus dila­ku­kan Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam menyahuti tuntutan para pelaku usaha di daerah ini sekaligus menja­wab kendala yang dihadapi terutama dalam me­lahirkan perizinan yang sangat di­butuhkan warga ma­syarakat dan pe­laku usaha, lewat keberadaan Kan­tor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah me­nga­manatkan kepada pemerintah dae­rah, wajib men­jamin terselenggaranya pe­laya­nan publik berdasarkan urusan pe­merintahan yang menjadi ke­we­nangan daerah, berdasarkan azas hu­kum, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewaji­ban, keprofesionalan, par­tisipa­tif, persamaan perlakuan tidak diskriminatif, keterbukaan, akun­tabilitas, kepentingan um­um, ke­pastian, fasilitas dan pengakuan khu­sus bagi kelom­pok rentan, ketepatan wak­tu, kecepatan, kemudahan dan ke­terjangkauan.

Di samping itu wajib mengu­mum­kan informasi pelayanan publik ke­pada masyarakat me­lalui media dan tem­pat yang dapat diakses oleh ma­sya­rakat luas yang dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik ditanda tangani oleh kepala daerah, dan dipubli­kasikan secara luas kepada masyarakat, sedikitnya memuat jenis pelayanan yang disediakan, syarat pro­sedur, biaya dan waktu, serta hak.

Pemerintah daerah dapat me­la­kukan penyederhanaan jenis dan pro­sedur pelayanan publik untuk me­ningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan pera­turan daerah.

Isu pelayanan publik

Saat ini merupakan isu yang sangat stra­tegis, karena pela­yanan publik me­ru­pakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.

Tuntutan peningkatan  kua­litas pe­layanan publik tidak hanya pada pe­nye­derhanaan proses pelayanan, na­mun juga pada kemudahan, kecepatan dan pentingnya teknologi. Sesuai ara­han Bapak Presiden RI dalam rangka penyederhanaan peri­zinan dan perbai­kan kemudahan berusaha secara nasional.

Pemerintah Pusat me­me­rintahkan agar dilakukan penye­derhanaan perizinan yang ber­sifat duplikasi, yang saling mempersyaratkan sehingga memerlukan waktu cukup lama dalam pro­ses perizinan. Jauh sebelum ada­nya arahan kepala negara, Pemerintah Kota Te­bingtinggi melalui Perda No­mor 17 tahun 2008 tentang pem­ben­tukan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Tebingtinggi telah membentuk kan­tor pelayanan publik yang mem­pu­nyai tugas melakukan koordinasi dan menyelengga­rakan pelayanan ad­ministrasi dibidang perizinan secara ter­pa­du dengan prinsip koordinasi in­tegrasi sinkronisasi, sim­plikasi, ke­amanan, dan kepas­tian.

Keberadaan Kantor Pelaya­nan Pe­ri­zi­nan Terpadu dibawah ke­pe­mim­pinan Bapak Suriadi saat ini di­harapkan pelayanan publik khususnya da­lam bidang perizinan dapat lebih diting­katkan kualitasnya. Lebih sing­kat baik terhadap waktu, pro­sedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.

Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan kepada KP2T di bawah pimpinan Bapak Suriadi saat ini di­be­rikan kewe­nangan untuk menerbitkan 45 jenis perizinan, antara lain Bidang Kesehatan izin rumah sakit, izin klinik dan lainnya. Bidang Ekonomi Izin usa­ha perdagangan, TDP, Izin Gang­guan.

Bidang PU izin Mendirikan Ba­ngunan (IMB) izin usaha konstruktif. Bi­dang Per­hubungan izin angkutan. dan sampai saat ini pihaknya sudah menerbitkan izin sebanyak 3.536 izin, cetus  Suriadi dalam perbincangan dengan Analisa baru-baru ini di ruang kerjanya.

Mengubah hambatan

Izin adalah dokumen yang dike­luar­kan pemerintah daerah berdasar­kan peraturan daerah atau peraturan lain­nya yang merupakan bukti legali­tas me­nya­takan syah atau diper­bo­leh­kannya seseorang atau badan untuk me­lakukan usaha atau kegiatan ter­tentu. Izin diperlukan karena me­rupakan legalitas kepada orang atau pe­laku usaha kegiatan tertentu.

Kepala Kantor KP2T Te­bingtinggi Su­riadi dalam lan­jutan perbincangan dengan Analisa mengatakan, masih menghadapi kendala dimana masih ada anggapan bahwa izin bukanlah hak dan kebutuhan setiap warga ne­gara. Masih banyak masyarakat yang merasa bahwa pengurusan izin pro­ses­nya ribet dan berbelit-belit, dan ma­sih banyak beranggapan bahwa biaya pengurusan izin mahal.

Menyahuti kendala yang dihadapi, KP2T terus menelaah berbagai ham­batan dihadapi masyarakat, guna me­wu­judkan profesionalitas pelayanan pe­ri­zinan yang prima berbasis tek­nologi informasi. serta dapat mem­be­rikan akses yang lebih luas kepada ma­syarakat untuk memperoleh pe­layanan publIk, dan pada gilirannya mam­pu meningkatkan pendapatan dae­rah melalui investasi penanaman modal.

KP2T merubah hambatan guna peningkatan pelayanan publik khusus perizinan dengan melakukan berbagai program unggulan, yakni perizinan secara On line dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pihaknya telah me­ngembangkan inovasi baru pela­yanan, dimana pendaf­taran dan proses perizinan secara On Line, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan pen­­daftaran dan melihat perkem­ba­ngan berkas perizinan tanpa harus datang ke kantor ini.

Disamping itu juga pelayanan mo­bil keliling untuk me­mu­dahkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus izin usahanya. KP2T telah mengoperasikan mobil pelaya­nan, melalui mobil pelayanan ini dila­ku­kan metode “Jemput Bolaâ” yaitu KP2T on the road  melakukan pela­ya­nan bergerak, tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Di samping itu melakukan sosia­li­sasi perizinan melalui dialog tatap muka dengan masya­rakat pelaku usa­ha, pemasangan spanduk, penyebaran brosur, Banner, Leaflet, Booklet, iklan di radio, internet, (website) bertujuan meningkatkan penge­tahuan informasi perizinan sekali gus menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya izin dalam setiap kegiatan usaha.

Mendekatkan pelayanan ke­pada ma­syarakat untuk izin tertentu/usaha skala mikro melalui penjadwalan di kelu­rahan dan lingkungan dengan meng­gunakan kendaraan ope­rasional KP2T berstiker “Motor Cycle on the road” dan kegiatan prioritas dilakukan pada izin bervolume kecil. Membuka Call Center/SMS Center untuk me­respon pengaduan atau complain handling dari masyarakat. Juga dapat di­gu­­nakan untuk ke­pentingan penjem­pu­tan berkas bagi pelaku usaha yang tidak memiliki waktu datang ke kantor pelayanan perizinan untuk me­ngu­rusnya.

Dalam mempermudah pela­yanan kepada masyarakat Kantor Pelayanan Pe­rizinan Terpadu Kota Tebingtinggi me­lakukan program pelayanan antar ser­tifikat yang dapat dilakukan pada per­panjangan atau daftar ulang izin dan bukan pengurus izin baru/pem­bukaan data baru.

Izin yang telah habis masa ber­la­kunya segera diperpanjang atau di­daf­tar ulang oleh KP2T tanpa me­nunggu permintaan masyarakat, pe­laku usaha yang bersangkutan dan se­lanjutnya diantar langsung kepada pe­laku usaha.

Bagi pelaku usaha pembangunan leng­kapilah semua kegiatan anda de­ngan izin yang dibutuhkan, karena de­­ngan memiliki izin usaha, maka anda akan terasa aman dan nyaman da­lam berusaha serta turut berpar­ti­si­pa­si dalam pem­ba­ngunan di daerah ini.

Pendaftaran izin secara On Line bisa kunjungi Website http : // www.kp2ttebingtinggi.com. Ucap Suriadi seraya menam­bahkan insya Allah, Rancangan Peraturan Daerah (Ran­perda) yang telah di syahkan dan di­tetapkan DPRD Tebingtinggi jadi Peraturan Daerah (Perda), tentang pem­bentukan susunan organisasi pe­rangkat daerah sebagaimana diatur dalam PP nomor 18 tahun 2016, ter­hadap typelogi dan nomenklatur bah­wa, Kantor Pelayanan Perizinan Ter­padu (KP2T) menjadi dinas dengan type B. yakni Dinas Penanaman Mo­dal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu de­ngan satu sekretaris tiga bidang dan 11 pejabat eselon IV, guna mewu­jud­kan pelayanan perizinan yang prima dan professional dibidangnya dalam me­menuhi tuntutan pengusaha. (fel)



Kembali ke Atas


Berita Lainnya :
 Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas