Banner
Waikota Tebing TinggiWakil Walikota Tebing TinggiBanner3banner2banner1
Jajak Pendapat
Bermanfaatkah Website Perijinan Online Ini Bagi Anda
Ragu-ragu
Tidak
Ya
  Lihat
Statistik

Total Hits : 9631
Pengunjung : 2057
Hari ini : 3
Hits hari ini : 26
Member Online : 0
IP : 54.144.57.183
Proxy : -
Browser : Opera Mini
:: Kontak Admin ::

admin@kp2ttebingtinggi.com    pajarsitepu@hotmail.com

Tebing Tinggi Permudah Izin Usaha

Tanggal : 12-07-2017 18:07, dibaca 67 kali.

TEBING TINGGI (HN) -

Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, mempermudah pengurusan izin usaha sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di daerah itu. Sedikitnya, 20 surat dikeluarkan baik untuk perpanjangan mau pun pembuatan baru izin usaha.
 
“Itu sebagai upaya mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Kota Tebing Tinggi Suriadi di Tebing Tinggi, Rabu (15/3).
 
Dia mengatakan, kesadaran masyarakat terutama pengusaha semakin tinggi dalam hal mengurus izin usaha. Apalagi pengurusannya tidak memakan waktu lama dan tanpa adanya pungutan liar (pungli).
 
“Pengusaha umumnya hanya membayar retribusi atau pajak resmi sesuai yang tertera dikuitansi, dan pengurusannya tidak bertele-tele, jika semua persyaratan administrasi telah lengkap dalam waktu tiga hari pasti selesai,” kata Suriadi.
 
Memang, lanjut dia, ada izin tujuh sampai 10 hari baru selesai karena harus menunggu rekomendasi dari instansi lain, seperti misalnya izin yang harus mendapatkan rekomendasi dari lingkungan hidup atau lembaga lain yang terkait dengan usaha yang akan dijalani.
 
“Namun, umumnya petugas teknis dari berbagai instansi sudah bekerja secara profesional dan waktunya sesingkat mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
 
Secara internal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu itu sudah menerapkan kartu kendali administrasi pada masing-masing bagian, sehingga semua aktivitas seperti surat-menyurat terkontrol dengan baik.
 
“Saya akan tahu di bagian mana surat itu sangkutnya jika waktunya lama. Petugasnya akan memperoleh teguran, dan harus bisa memberikan alasan yang tepat,” katanya.
 
Sementara terkait pungutan liat (pungli), masyarakat semakin cerdas dan berani, dibuktikan jika ada biaya tambahan meski hanya Rp 10 ribu, maka mereka akan minta kuitansi tanda terima.“Jadi tidak bisa macam-maca staf di Dinas ini, dan saya sudah beri peringatan keras kepada mereka semua, bekerjalah dengan ikhlas. Manfaatkanlah penghasilan yang diberi pemerintah sebaik-baiknya sesuai kebutuhan,” kata Suriadi.
 

 

Reportase : ANTARA
Editor : Fifia A Himawa


Pengirim : Admin
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
Silahkan Isi Komentar dari tulisan artikel diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas